09 Oktober 2019
Penyelesaian Pembayaran Biaya Pindah tahun 2018
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1440/SEK/KP.04/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal Penyelesaian Pembayaran Biaya Pindah tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :
- Suratnya : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1440_SEK_KP04_10_2019.pdf
- Lampirannya : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Lampiran_Daftar_Pegawai_yang_Belum_Melengkapai_Berkas_Biaya_Mutasi.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
09 Oktober 2019
Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korups (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.
Berikut ini disampaikan Contoh Aplikasi Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Klaten. Aplikasi ini bebas untuk disebarluaskan dan dimodifikasi (disesuaikan dengan Satuan Kerja masing-masing) selama tidak melanggar Hak Cipta. Hak Cipta atas Aplikasi ini milik Pengadilan Negeri Klaten.
Link Demo Aplikasi : http://pn-klaten.go.id/audiogratifikasi/
Petunjuk/Panduan penggunaan Aplikasi : https://www.ditjenmiltun.net/2019/petunjuk_aplikasi_audiogratifikasi.pdf
Source Code Aplikasi : https://www.ditjenmiltun.net/2019/masteraudiogratifikasi.zip
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Nomor 17 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_17_tahun_2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
09 Oktober 2019
Langkah-langkah Strategis untuk Percepatan dan Mencapai Pembangunan Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia
Sehubungan dengan telah berakhirnya Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), serta rencana kunjungan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Beberapa Pengadilan di Seluruh Indonesia, maka dengan ini diberitahukan langkah-langkah strategis untuk menjadi Perhatian Bapak/Ibu demi kelancaran dan keberhasilan kunjungan dimaksud, yaitu :
- Agar seluruh Calon Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mempersiapkan seluruh Aparatur Pengadilan, Dokumen Pendukung Pembangunan Zona Integritas, fasilitas dan sarana gedung kantor sehingga kondisi yang ditampilkan sesuai dengan yang digambarkan Pimpinan Pengadilan pada saat Desk Evaluasi, dan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing evaluator.
- Agar Pimpinan Pengadilan mempersiapkan diri dengan berusaha memahami substansi dari pembangunan Zona Integritas secara lebih mendalam, memahami peran Pimpinan dan implementasi nyata dari pembangunan Zona Integritas serta capaian Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang dipimpin.
- Agar Pimpinan Pengadilan mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai layanan Peradilan yang dimiliki, sehingga saat berlangsung kunjungan dari Kementerian PANRB Bapak/Ibu mampu menjelaskan seluruh layanan pada Pengadilan secara lugas, singkat dan komprehensif.
- Agar mempersiapkan Para Petugas layanan Peradilan baik dari segi sikap maupun wawasan sehingga mampu menjelaskan dan mempraktekkan layanan Peradilan kepada evaluator Kementerian PANRB.
- Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap integritas Pengadilan, perlu dibuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya Persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh Aparatur Pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_16_tahun_2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
08 Oktober 2019
Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2019
Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1439/SEK/KU.00/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1439_SEK_KU00_10_2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
08 Oktober 2019
Himbauan Celah Keamanan pada WhatsApp yang Dapat Dieksploitasi melalui Pengiriman File Attachment berupa File GIF Berbahaya
Jakarta-ditjenmiltun.net. Pada tanggal 02 Oktober 2019, Facebook telah merilisi celah keamanan (kerentanan) pada Aplikasi Whatsapp yang memungkinkan penyerang untuk melakukan Remote Code Execution (RCE). Celah keamanan ini memungkinan penyerang untuk mengambil informasi mengenai sesi percakapan pengguna, file dan pesan hanya dengan mengirimkan file GIF berbahaya ke target akun Whatsapp.
Celah kemanan ini dirilis oleh Facebook dalam halaman resminya dengan kode CVE-2019-11932 atau yang umum dikenal sebagai celah kemanan "double-free" bug pada Whatsapp. Selain itu periset keamanan siber dengan nama samara Awakened telah merilis kode eksploit dari celah keamanan ini dimana eksploit ini bekerja dengan baik hingga pada Whatsapp versi 2.19.230 dan pada sistem Operasi Android 8.1 dan 9.0, namun tidak bekerja untuk versi Android 8.0 dan kebawah. Pada Android versi 8.0 dan sebelumnya celah keamanan ini tetap dapat dieksploitasi.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pemberitahuan dari BSSN melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/BSSN_Himbauan_Celah_Whatsapp.pdf
Artikel ini dikutip dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(@x_cisadane)
04 Oktober 2019
Survey Online dalam Rangka Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) untuk Pelatihan-pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan dalam bentuk Survey. Adapun batas akhir pengisian Survey tanggal 31 Oktober 2019. Untuk Kontak Person, silahkan Hubungi (Benny Purwanto 081310726732).
Adapun Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut :
- Administrasi Kesekretariatan Modern
- Perencanaan dan Penganggaran Pengadilan
- Kebendaharaan
- Procurement Essential & Contract Management Training
- Arsip Digital
- Strategic Perform Management System (Renstra, Renja, SAKIP)
- Language Skills Development
- Bina Damai (Social Cultural Reconsiliation Management)
- Legal Drafting
- Public Services Reform Management
- Revolusi Mental
- Manajemen Keuangan Berbasis Akrual
- Capacity Building
- Integrated Human Resource Management
- Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Pelatihan Manajemen Kehumasan/PR
- Pelatihan Persiapan Purna Bakti
- Training of Trainer (TOT) tematik
- Training of Fasilitator (TOF) tematik
- Management of Training (MOT)
- Training of Course (TOC)
Sedangkan Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut :
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional I
- Pelatihan Kepemiminan Nasional II
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- Pelatihan Dasar CPNS
- Reform Leader Academy (RLA)
- Pelatihan Kepemimpinan Umum Bagi Pimpinan Pengadilan
- How to Be an Innovative Mentor
- How to Be an Innovative Coach
- Communication Skils
- Innovative Corporate Culture
- Self Development
- Peningkatan Integritas di Tempat Kerja
- Decision Making Risk
- Public Speaking
Pengisian Survey dilakukan secara daring (online) melalui tautan berikut : http://bit.ly/akpkmenpim2020
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
(@x_cisadane)
04 Oktober 2019
Pengumuman Tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Selaku Ketua Tim Penilai PIPK Nomor : 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/435_Bua4_pl_07_09_2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
04 Oktober 2019
RAPAT REVISI SK KMA NOMOR 48 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
Jakarta - ditjenmiltun.net.Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 diselenggarakan Rapat Revisi SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya Lampiran IV Peradilan Militer pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dalam rapat ini mengundang tamu undangan Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum, Anggota Pokkimiltama Brigjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum, Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., Waka Dilmilti II Jakarta Kolonel Chk Hulwani, S.H., M.H., Panitera Dilmiltama Kolonel Chk Kiswari, S.H., Waka Dilmil II-08 Jakarta Letkol Chk Arwin Makal, S.H., M.H.
Rapat Revisi SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 memanggil Narasumber Kolonel Chk Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. dari Babinkum TNI. Maksud dari kegiatan rapat ini adalah untuk Revisi SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya Lampiran IV Peradilan Militer. Dan Tujuan rapat ini adalah agar dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer.
SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya lampiran IV sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu adanya revisi/ regulasi baru, hal ini disebabkan oleh:
- Perubahan pangkat untuk jabatan Kadilmilti yang semula berpangkat Kolonel berubah menjadi Pati Bintang Satu.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 61 tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.
- Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/8/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang pemberlakuan Peraturan Panglima TNI Nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Panglima Nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan Prajurit TNI.
- Surat Panglima TNI Nomor R/746-08/05/46/Spers tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penyampaian Penyetaraan pangkat, tata cara dan persyaratan pengisian jabatan ASN tertentu pd instansi pusat tertentu.

04 Oktober 2019
Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi ini setiap Unit Eselon III memaparkan capaian dan progress kegiatan sehingga seluruh anggaran dan kegiatan dapat dimonitoring, dievaluasi dan dikaji apabila terdapat kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
Paparan dimulai dari Bagian Keuangan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sadiman, S.H., M.M., dalam paparannya disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2019 telah melaksanakan 4 (empat) kali Revisi RKA-KL tahun anggaran 2019, kemudian penyusunan pagu definitif tahun anggaran 2020 dan terdapat dua kegiatan yang belum dilaksanakan yakni Revisi RKA-K/L tahun anggaran 2019 dan kegiatan penyusunan usulan RKA-KL tahun anggaran 2021. Dari Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan memaparkan Realisasi Anggaran per-30 September 2019 sebesar 76,6% dari pagu sebesar Rp 18.788.274,00, kemudian terdapat Outstanding Contract, serta terdapat laporan Pagu Minus. Tidak lupa juga Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan melaporkan dana yang tersedia saat ini. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan adalah studi banding dan kelayakan pembangunan Pengadilan Militer.
Selanjutnya dari Kepala Sub Bagian Akuntansi memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan Monev Bappenas pada awal bulan Oktober 2019, sedangkan untuk pelaksanaan Monev Laporan Keuangan menunggu pendampingan laporan keuangan. Jumlah pelaksanaan Rapat Di luar Jam Kantor tinggal sedikit, yaitu Rapat Di luar Jam Kantor untuk hal yang berkaitan dengan laporan keuangan komprehensif. Monev Aplikasi Smart (Kemenkeu) telah diinput setiap bulan dan Monev Aplikasi Bappenas telah diinput per triwulan.
Berikutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memaparkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya Pengadaan untuk Buku Register telah selesai dilaksanakan, Pengemasan dan pengiriman barang menunggu pengadaan yang 4 (empat) hal juga telah selesai dilaksanakan, kesulitan dalam mendapatkan vendor untuk alat pengolah data, 5 (lima) kegiatan sudah terlaksana sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya sedang dalam penyelesaian. Terkait dengan Barang Milik Negara, Pengelola Barang dan Jasa sudah berkoordinasi dengan Bagian Umum. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen memaparkan terkait dengan penyerapan anggaran yang baru terlaksana sebesar 76,6%, hal ini disebabkan oleh adanya 4 (empat) kegiatan Pengadaan yang sedang berjalan, namun dananya belum dicairkan.
Lalu dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana memaparkan perihal kegiatan yang telah usai dilakukan seperti Penyusunan Laporan Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 dan 26 Maret 2019, Penyusunan Rencana Strategis yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada Minggu kedua Bulan November 2019 bersama dengan Badilag dan Badilum, Evaluasi dan Penyempurnaan SOP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, Penyusunan LKjIP yang rencana nya akan dilaksanakan pada Desember 2019, Reformasi Birokrasi untuk Unit Eselon I telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2019, Evaluasi IKU dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2019 di Yogyakarta serta Kegiatan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019.
Selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian Mahjum, S.H., M.H. memaparkan progress kegiatan Kepegawaian perihal pemrosesan cuti, surat tugas, surat masuk, surat keluar, Bimbingan Praktik Kerja Lapangan dan Magang, pemrosesan kenaikan pangkat, pemrosesan kenaikan gaji berkala, pemrosesan mutasi, pemrosesan penyesuaian gelar, pemrosesan penghargaan, dan BPJS.
Dan terakhir, dari Kepala Bagian Umum I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H. memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya terkait persuratan, penghapusan Barang Milik Negara, pembelian mebeulair, perawatan kendaraan, perawatan alat pengolah data, dan lain sebagainya. Dipenghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. menyampaikan saran, masukkan, dan solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan.
(@x_cisadane)
04 Oktober 2019
Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2019
Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/Bua.UKPBJ/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permintaan Laporan Realisasi Pengadan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2019 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/38_Bua_UKPBJ_10_2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Artikel Lain...
- Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Menengah dan Bintara di Lingkungan Peradilan Militer
- Peringatan Hari Batik Nasional 2019
- Penyelenggaraan Upacara Bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019
- Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
- Karya Tulis
- Makalah
Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)
>> Klik disini <<
- Serba Serbi
- Aplikasi MA-RI
- SIKEP MA-RI
System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.
- Keuangan Perkara
Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.
- Kumpulan Putusan
Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Berita Video
-
SELAMAT IDUL FITRI 1433H
- Polling
-
informasi Terkini
Transparansi Kami
Keuangan
Link Pengadilan dan Instansi Terkait
Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dapur Redaksi
Kontak Kami & Pengaduan
Email Peradilan Militer
Email Peradilan TUN
Makalah & Artikel
Serba - Serbi
Blog Kami
Link SIPP Web Peradilan Militer
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer
Pengadilan Tingkat Banding | Pengadilan Tingkat Pertama | Website | SIPP Web |
Pengadilan Militer Utama | Pengadilan Militer Utama | Lihat | - |
Pengadilan Militer Tinggi I Medan | Lihat | - | |
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta | Lihat | - | |
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Lihat | - | |
Pengadilan Militer Tinggi I Medan | Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh | Lihat | Lihat |
Pengadilan Militer I-02 Medan | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer I-03 Padang | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer I-04 Palembang | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer I-05 Pontianak | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta | Pengadilan Militer II-08 Jakarta | Lihat | Lihat |
Pengadilan Militer II-09 Bandung | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer II-10 Semarang | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Pengadilan Militer III-12 Surabaya | Lihat | Lihat |
Pengadilan Militer III-13 Madiun | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer III-14 Denpasar | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer III-15 Kupang | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer III-16 Makassar | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer III-17 Manado | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer III-18 Ambon | Lihat | Lihat |
|
Pengadilan Militer III-19 Jayapura | Lihat | Lihat |
User Online









![]() | Today | 2567 |
![]() | Yesterday | 3713 |
![]() | This week | 13797 |
![]() | All days | 8365177 |
Your IP: 34.225.194.144
,
Today: Des 11, 2019