1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09 Oktober 2019

Penyelesaian Pembayaran Biaya Pindah tahun 2018 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1440/SEK/KP.04/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal Penyelesaian Pembayaran Biaya Pindah tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2019

Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korups (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari. 

Berikut ini disampaikan Contoh Aplikasi Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Klaten. Aplikasi ini bebas untuk disebarluaskan dan dimodifikasi (disesuaikan dengan Satuan Kerja masing-masing) selama tidak melanggar Hak Cipta. Hak Cipta atas Aplikasi ini milik Pengadilan Negeri Klaten. 

Link Demo Aplikasi : http://pn-klaten.go.id/audiogratifikasi/ 

Petunjuk/Panduan penggunaan Aplikasi : https://www.ditjenmiltun.net/2019/petunjuk_aplikasi_audiogratifikasi.pdf 

Source Code Aplikasi : https://www.ditjenmiltun.net/2019/masteraudiogratifikasi.zip

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Nomor 17 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_17_tahun_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2019

Langkah-langkah Strategis untuk Percepatan dan Mencapai Pembangunan Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia 

Sehubungan dengan telah berakhirnya Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), serta rencana kunjungan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Beberapa Pengadilan di Seluruh Indonesia, maka dengan ini diberitahukan langkah-langkah strategis untuk menjadi Perhatian Bapak/Ibu demi kelancaran dan keberhasilan kunjungan dimaksud, yaitu : 

  1. Agar seluruh Calon Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mempersiapkan seluruh Aparatur Pengadilan, Dokumen Pendukung Pembangunan Zona Integritas, fasilitas dan sarana gedung kantor sehingga kondisi yang ditampilkan sesuai dengan yang digambarkan Pimpinan Pengadilan pada saat Desk Evaluasi, dan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing evaluator.
  2. Agar Pimpinan Pengadilan mempersiapkan diri dengan berusaha memahami substansi dari pembangunan Zona Integritas secara lebih mendalam, memahami peran Pimpinan dan implementasi nyata dari pembangunan Zona Integritas serta capaian Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang dipimpin.
  3. Agar Pimpinan Pengadilan mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai layanan Peradilan yang dimiliki, sehingga saat berlangsung kunjungan dari Kementerian PANRB Bapak/Ibu mampu menjelaskan seluruh layanan pada Pengadilan secara lugas, singkat dan komprehensif.
  4. Agar mempersiapkan Para Petugas layanan Peradilan baik dari segi sikap maupun wawasan sehingga mampu menjelaskan dan mempraktekkan layanan Peradilan kepada evaluator Kementerian PANRB.
  5. Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap integritas Pengadilan, perlu dibuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya Persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh Aparatur Pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_16_tahun_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Oktober 2019

Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2019 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1439/SEK/KU.00/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1439_SEK_KU00_10_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Oktober 2019

Himbauan Celah Keamanan pada WhatsApp yang Dapat Dieksploitasi melalui Pengiriman File Attachment berupa File GIF Berbahaya 

Jakarta-ditjenmiltun.net. Pada tanggal 02 Oktober 2019, Facebook telah merilisi celah keamanan (kerentanan) pada Aplikasi Whatsapp yang memungkinkan penyerang untuk melakukan Remote Code Execution (RCE). Celah keamanan ini memungkinan penyerang untuk mengambil informasi mengenai sesi percakapan pengguna, file dan pesan hanya dengan mengirimkan file GIF berbahaya ke target akun Whatsapp. 

Celah kemanan ini dirilis oleh Facebook dalam halaman resminya dengan kode CVE-2019-11932 atau yang umum dikenal sebagai celah kemanan "double-free" bug pada Whatsapp. Selain itu periset keamanan siber dengan nama samara Awakened telah merilis kode eksploit dari celah keamanan ini dimana eksploit ini bekerja dengan baik hingga pada Whatsapp versi 2.19.230 dan pada sistem Operasi Android 8.1 dan 9.0, namun tidak bekerja untuk versi Android 8.0 dan kebawah. Pada Android versi 8.0 dan sebelumnya celah keamanan ini tetap dapat dieksploitasi. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pemberitahuan dari BSSN melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/BSSN_Himbauan_Celah_Whatsapp.pdf

Artikel ini dikutip dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

Survey Online dalam Rangka Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) untuk Pelatihan-pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan dalam bentuk Survey. Adapun batas akhir pengisian Survey tanggal 31 Oktober 2019. Untuk Kontak Person, silahkan Hubungi (Benny Purwanto 081310726732). 

Adapun Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut : 

  1. Administrasi Kesekretariatan Modern 
  2. Perencanaan dan Penganggaran Pengadilan 
  3. Kebendaharaan 
  4. Procurement Essential & Contract Management Training 
  5. Arsip Digital 
  6. Strategic Perform Management System (Renstra, Renja, SAKIP) 
  7. Language Skills Development 
  8. Bina Damai (Social Cultural Reconsiliation Management
  9. Legal Drafting 
  10. Public Services Reform Management 
  11. Revolusi Mental 
  12. Manajemen Keuangan Berbasis Akrual 
  13. Capacity Building 
  14. Integrated Human Resource Management 
  15. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 
  16. Pelatihan Manajemen Kehumasan/PR 
  17. Pelatihan Persiapan Purna Bakti 
  18. Training of Trainer (TOT) tematik 
  19. Training of Fasilitator (TOF) tematik 
  20. Management of Training (MOT) 
  21. Training of Course (TOC)

Sedangkan Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut : 

  1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional I 
  2. Pelatihan Kepemiminan Nasional II 
  3. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 
  4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 
  5. Pelatihan Dasar CPNS 
  6. Reform Leader Academy (RLA) 
  7. Pelatihan Kepemimpinan Umum Bagi Pimpinan Pengadilan 
  8. How to Be an Innovative Mentor
  9. How to Be an Innovative Coach 
  10. Communication Skils 
  11. Innovative Corporate Culture 
  12. Self Development 
  13. Peningkatan Integritas di Tempat Kerja 
  14. Decision Making Risk 
  15. Public Speaking

Pengisian Survey dilakukan secara daring (online) melalui tautan berikut : http://bit.ly/akpkmenpim2020

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

Pengumuman Tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan 

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Selaku Ketua Tim Penilai PIPK Nomor : 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/435_Bua4_pl_07_09_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

RAPAT REVISI SK KMA NOMOR 48 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Jakarta - ditjenmiltun.net.Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 diselenggarakan Rapat Revisi  SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya Lampiran IV Peradilan Militer   pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dalam rapat ini mengundang tamu undangan Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum, Anggota Pokkimiltama Brigjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum, Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., Waka Dilmilti II Jakarta Kolonel Chk Hulwani, S.H., M.H., Panitera Dilmiltama Kolonel Chk Kiswari, S.H., Waka Dilmil II-08 Jakarta Letkol Chk Arwin Makal, S.H., M.H.

Rapat Revisi  SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 memanggil Narasumber Kolonel Chk Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. dari Babinkum TNI. Maksud dari kegiatan rapat ini adalah untuk Revisi SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya Lampiran IV Peradilan Militer. Dan Tujuan rapat ini adalah agar dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pola Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer.

SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan khususnya lampiran IV sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu adanya revisi/ regulasi baru, hal ini disebabkan oleh:

  1. Perubahan pangkat untuk jabatan Kadilmilti yang semula berpangkat Kolonel berubah menjadi Pati Bintang Satu.
  2. Peraturan Panglima TNI Nomor 61 tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.
  3. Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE/8/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang pemberlakuan Peraturan Panglima TNI Nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Panglima Nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan Prajurit TNI.
  4. Surat Panglima TNI Nomor R/746-08/05/46/Spers tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penyampaian Penyetaraan pangkat, tata cara dan persyaratan pengisian jabatan ASN tertentu pd instansi pusat tertentu.

04 Oktober 2019

Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi ini setiap Unit Eselon III memaparkan capaian dan progress kegiatan sehingga seluruh anggaran dan kegiatan dapat dimonitoring, dievaluasi dan dikaji apabila terdapat kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Paparan dimulai dari Bagian Keuangan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sadiman, S.H., M.M., dalam paparannya disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2019 telah melaksanakan 4 (empat) kali Revisi RKA-KL tahun anggaran 2019, kemudian penyusunan pagu definitif tahun anggaran 2020 dan terdapat dua kegiatan yang belum dilaksanakan yakni Revisi RKA-K/L tahun anggaran 2019 dan kegiatan penyusunan usulan RKA-KL tahun anggaran 2021. Dari Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan memaparkan Realisasi Anggaran per-30 September 2019 sebesar 76,6% dari pagu sebesar Rp 18.788.274,00, kemudian terdapat Outstanding Contract, serta terdapat laporan Pagu Minus. Tidak lupa juga Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan melaporkan dana yang tersedia saat ini. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan adalah studi banding dan kelayakan pembangunan Pengadilan Militer. 

Selanjutnya dari Kepala Sub Bagian Akuntansi memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan Monev Bappenas pada awal bulan Oktober 2019, sedangkan untuk pelaksanaan Monev Laporan Keuangan menunggu pendampingan laporan keuangan. Jumlah pelaksanaan Rapat Di luar Jam Kantor tinggal sedikit, yaitu Rapat Di luar Jam Kantor untuk hal yang berkaitan dengan laporan keuangan komprehensif. Monev Aplikasi Smart (Kemenkeu) telah diinput setiap bulan dan Monev Aplikasi Bappenas telah diinput per triwulan. 

Berikutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memaparkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya Pengadaan untuk Buku Register telah selesai dilaksanakan, Pengemasan dan pengiriman barang menunggu pengadaan yang 4 (empat) hal juga telah selesai dilaksanakan, kesulitan dalam mendapatkan vendor untuk alat pengolah data, 5 (lima) kegiatan sudah terlaksana sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya sedang dalam penyelesaian. Terkait dengan Barang Milik Negara, Pengelola Barang dan Jasa sudah berkoordinasi dengan Bagian Umum. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen memaparkan terkait dengan penyerapan anggaran yang baru terlaksana sebesar 76,6%, hal ini disebabkan oleh adanya 4 (empat) kegiatan Pengadaan yang sedang berjalan, namun dananya belum dicairkan.

Lalu dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana memaparkan perihal kegiatan yang telah usai dilakukan seperti Penyusunan Laporan Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 dan 26 Maret 2019, Penyusunan Rencana Strategis yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada Minggu kedua Bulan November 2019 bersama dengan Badilag dan Badilum, Evaluasi dan Penyempurnaan SOP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, Penyusunan LKjIP yang rencana nya akan dilaksanakan pada Desember 2019, Reformasi Birokrasi untuk Unit Eselon I telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2019, Evaluasi IKU dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2019 di Yogyakarta serta Kegiatan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019. 

Selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian Mahjum, S.H., M.H. memaparkan progress kegiatan Kepegawaian perihal pemrosesan cuti, surat tugas, surat masuk, surat keluar, Bimbingan Praktik Kerja Lapangan dan Magang, pemrosesan kenaikan pangkat, pemrosesan kenaikan gaji berkala, pemrosesan mutasi, pemrosesan penyesuaian gelar, pemrosesan penghargaan, dan BPJS. 

Dan terakhir, dari Kepala Bagian Umum I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H. memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya terkait persuratan, penghapusan Barang Milik Negara, pembelian mebeulair, perawatan kendaraan, perawatan alat pengolah data, dan lain sebagainya. Dipenghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. menyampaikan saran, masukkan, dan solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2019

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/Bua.UKPBJ/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Permintaan Laporan Realisasi Pengadan Barang/Jasa Triwulan III t.a. 2019 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/38_Bua_UKPBJ_10_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2567
mod_vvisit_counterYesterday3713
mod_vvisit_counterThis week13797
mod_vvisit_counterAll days8365177

We have: 39 guests, 1 bots online
Your IP: 34.225.194.144
 , 
Today: Des 11, 2019

peraturan-button